Menurut PKS Pemerintah Tidak Matang Buat Kebijakan Vaksin Berbayar

Menurut PKS Pemerintah Tidak Matang Buat Kebijakan Vaksin Berbayar

Menurut PKS Pemerintah Tidak Matang Buat Kebijakan Vaksin Berbayar

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengomentari pembatalan program Vaksin Gotong Royong independent atau individu. Dia menilai, di batalkannya vaksin berbayar ini sebab tidak matangnya kebijakan yang di bikin pemerintah.

“Ini menunjukkan tidak matangnya kebijakan publik yang di buat. Mestinya jangan membiasakan kebijakan publik berubah saat sudah di-launching. Kita tidak akan maju jika terus maju-mundur,” kata Mardani, saat di hubungi, Sabtu (17/7/2021).

Sekadar informasi, di lansir dari laman doelgercenter.com, awalnya service vaksin berbayar akan di buka lewat perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kimia Farma.

Namun, di kutip dari laman apk idn poker, pelaksanan vaksin berbayar ini di tunda, sampai kelanjutannya pemerintah mengambil keputusan mencabut kebijakan tersebut. Banyak pihak menampik adanya vaksin berbayar, tetapi tak sedikit termasuk yang mendukungnya.

1. Saran Mardani pada pemerintah dalam menghadapi wabah COVID-19

Mardani menilai program vaksinasi nasional yang di kerjakan pemerintah sudah bagus. Dia menghendaki program ini berjalan sesuai target.

Dia termasuk menghendaki pemerintah dapat menekan mobilitas warga di tengah pandemik COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Bila tidak, kata dia, laju penyebaran virus corona tidak dapat dapat di kendalikan.

“Tanpa menjaga mobilitas kita akan berputar tanpa akan selesai. Ketiga, pemerintah perlu bekerja sama dan mendengarkan para pakar (dalam menghadapi virus corona ini),” ucap Mardani.

2. Jokowi cabut aturan vaksin berbayar untuk masyarakat

Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah memutuskan mencabut Vaksin Gotong Royong berbayar untuk individu. Hal itu di sampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yang di siarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

“Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya di salurkan melalui Kimia Farma semuanya di batalkan dan di cabut,” kata dia.

Menurut Pramono, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, semua vaksin harus di berikan secara gratis kepada masyarakat. “Sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang di gratiskan seperti yang di sampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya,” kata dia.

Untuk Vaksin Gotong Royong, Pramono menegaskan, mekanismenya tetap melalui perusahaan dan di bagikan secara gratis kepada karyawannya.

“Hal yang berkaitan dengan Vaksin Gotong Royong, mekanismenya tetap melalui perusahaan dan perusahaan yang akan membayar kepada seluruh karyawannya, sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang Gotong Royong maupun yang sekarang, mekanisme sudah berjalan di gratiskan oleh pemerintah,” ujar Pramono.

3. Erick Thohir pastikan Vaksin Sinopharm untuk vaksin berbayar tetap di gunakan

Sementara, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan Vaksin Sinopharm yang di pesan untuk kebutuhan vaksinasi Gotong Royong individu/mandiri berbayar tetap akan di gunakan.

Namun, penggunaannya bakal di alihkan untuk vaksinasi Gotong Royong badan usaha yang menjadi tanggung jawab para pengusaha kepada pekerjanya.

“Tetap untuk program vaksin gotong royong, tetap jalan karena mekanismenya sudah ada. Perusahaan yang bayar,” ujar Erick dalam pesan singkat yang di terima, Jumat kemarin.

Seperti di ketahui, PT Kimia Farma Tbk sampai saat ini telah memiliki satu juta lebih dosis vaksin Sinopharm, yang bakal di gunakan untuk keperluan vaksinasi berbayar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *